nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya bangsa ini tentukan sikap siapa lawan dan siapa kawan. Itu juga tertuang dalam pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ketika meminta Kapolri dan Panglima TNI ‘menggebuk’ pihak yang merongrong Pancasila serta NKRI. 

“TNI/Polri dan elemen masyarakat lainnya harus tampil ke depan. Sikat kalau perlu! Ada ormas yang jelas akan mengambil pemerintahan dengan cara apa pun. Ingin mengganti Pancasila,” tegas Tjahjo. 

“Bapak Presiden ambil sikap 'gebuk' dengan pengertian harus berani ambil sikap, siapa kawan siapa lawan. Terhadap perorangan, golongan, organisasi masyarakat, kelompok yang ingin mengganti Pancasila, merobek-robek kebinekaan,” tambah dia. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Hal itu disampaikan Tjahjo dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2015 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta.

Ia menambahkan, saat ini banyak kelompok atau golongan tertentu yang mulai merencanakan upaya mengganti ideologi bangsa serta merusak keutuhan Indoneisa. Menurut dia, untuk urusan kenegaraan Indonesia sudah ‘final’ yakni Pancasila, UUD 45, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika. 

“Silakan Bapak Ibu yang punya agama keyakinan harus laksanakan. Kalau Islam laksanakan Alquran dan hadist, yang Kristen sesuai Alkitab. Tapi, kalau bicara negara, Pancasila, UUD 1945, NKRI, kebinekaan itu final. Tidak ada embel-embel,” tuturnya. 

Dalam kehidupan berbangsa di daerah, Mendagri juga berpesan kepada kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak yang baru tengah mengikuti proses pendidikan dan pelatihan ini untuk mencermati keberadaan ormas atau sekelompok orang yang ‘teriak’ anti-Pancasila. 

“Ada ormas yang skalanya tingkat kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi. Sekarang harus cermat, kalau ormas tercantum Pancasila tapi aksinya anti-Pancasila, ingin mengubah Pancasila ya harus dibekukan dulu,” ucapnya.(p/ab)